Menganalisis konflik kepentingan dalam pengelolaan hutan Indonesia. Di satu sisi, sektor kehutanan (termasuk perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri) adalah pendorong ekonomi vital. Di sisi lain, laju deforestasi mengancam keanekaragaman hayati dan memperburuk krisis iklim. Artikel ini menelaah efektivitas kebijakan konservasi saat ini dalam menyeimbangkan dua kutub tersebut.
Hutan tropis Indonesia adalah salah satu yang terluas di dunia, berfungsi sebagai paru-paru planet dan rumah bagi biodiversitas yang tak ternilai. Namun, hutan ini juga berada di bawah tekanan konstan dari ekspansi agribisnis, terutama kelapa sawit, serta aktivitas penebangan liar dan pembukaan lahan untuk tambang. Sektor-sektor ini menyumbang devisa negara yang signifikan dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang.
Kebijakan pemerintah seringkali tampak ambigu. Di satu sisi, Indonesia telah berkomitmen pada perjanjian iklim global untuk mengurangi emisi dari deforestasi (REDD+). Program seperti moratorium izin kelapa sawit dan perhutanan sosial diluncurkan. Namun, di sisi lain, proyek-proyek strategis nasional dan kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi seringkali mengesampingkan pertimbangan lingkungan, yang berujung pada pemutihan lahan atau pelemahan regulasi.
Jalan tengah terletak pada pengelolaan hutan lestari yang tersertifikasi dan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Konservasi tidak boleh dilihat sebagai penghambat pembangunan, melainkan sebagai syarat mutlak untuk pembangunan berkelanjutan. Tanpa konservasi yang serius, keuntungan ekonomi dari eksploitasi hutan saat ini akan dibayar mahal dengan bencana ekologi dan kerugian ekonomi jangka panjang di masa depan.
