Krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar pasca-kudeta militer terus menjadi ujian terberat bagi ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Organisasi regional ini, yang menjunjung prinsip non-intervensi, menghadapi dilema dalam menanggapi kekerasan dan ketidakstabilan di negara anggotanya sendiri.
Respons utama ASEAN adalah rencana Lima Poin Konsensus (5PC), yang menyerukan penghentian segera kekerasan, dialog konstruktif, dan penunjukan utusan khusus. Namun, implementasi 5PC terbukti sangat sulit karena penolakan dan ketidakpatuhan dari rezim militer Myanmar (Tatmadaw), yang menyebabkan kemajuan yang sangat lambat.
Keefektifan diplomasi ASEAN dipertanyakan karena kurangnya mekanisme penegakan yang kuat dan perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota. Beberapa negara anggota menuntut tindakan yang lebih tegas, sementara yang lain lebih memilih pendekatan yang lebih lunak dan rahasia. Perpecahan ini melemahkan posisi tawar kolektif ASEAN.
Meskipun menghadapi kritik, ASEAN tetap menjadi satu-satunya forum yang masih memiliki saluran komunikasi terbuka dengan semua pihak yang berkonflik. Masa depan Myanmar, dan kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional, akan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk menyelaraskan kebijakan dan menemukan cara-cara inovatif untuk mendorong penyelesaian politik yang inklusif.
Intisari: ASEAN menghadapi ujian berat dalam konflik Myanmar, terutama implementasi Lima Poin Konsensus (5PC) yang macet; Efektivitas diplomasi regional dipertanyakan karena prinsip non-intervensi dan perbedaan pandangan anggota, meskipun ASEAN adalah satu-satunya forum dialog yang tersisa.
